Page 119 - Pengantar Hukum Tata Negara

108 Dian Aries Mujiburohman

kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara”. sengketa
kewenangan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi
untuk menyelesaikannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal
10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, maka syarat permohonan
sengketa kewenangan lembaga negara (a) pemohon adalah lembaga
negara yang disebut di dalam UUD NRI Tahun 1945; (b) kewenangan
yang disengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh
UUD 1945 (c) lembaga negara mempunyai kepentingan langsung

terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Hal tersebut senada
dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU MK yang menentukan bahwa
“Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan
yang dipersengketakan”.

Dengan Demikian Pemohon adalah lembaga negara yang
menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi,
dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang
lain. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap
kewenangan yang dipersengketakan. Sedangkan Termohon adalah
lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi,
menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon. Namun,

UUD 1945 hasil perubahan tidak menjelaskan atau menegaskan
apakah yang dimaksud dengan lembaga negara dan organ atau
institusi manakah yang disebut sebagai lembaga negara.
Untuk memahami lembaga negara terlebih dahulu harus
melakukan pengelompokan berdasarkan dasar hukum, fungsi dan
segi hirarkinya. Dari segi dasar hukumnya lembaga negara dapat

dibentuk dengan UUD, UU dan peraturan di bawah undang. Dari