Page 114 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 114
Pengantar Hukum Tata Negara 103
Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir y putusanya bersifat untuk
undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan
sangketa kewenagan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik
dan memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan
perselisihan tentang hasil pemilu. 187 Mahkamah konstitusi wajib
menberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil presiden
menurut undang-undang dasar. 188
Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi terdiri
dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-
masing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dan
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 189 Susunan organisasinya
terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua
merangkap anggota dan 7 (tujuh) anggota hakim kostitusi, untuk
kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi dibantu
oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan
organisasi, fungsi, tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.
Sembilan orang hakim konstitusi diisi oleh calon yang dipilih
oleh 3 lembaga, yaitu 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
3 (tiga) orang oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah
Agung. Jika terdapat lowongan jabatan, maka lembaga yang akan
mengisi lowongan tersebut adalah lembaga darimana pencalonan
hakim sebelumnya berasal. Dengan adanya keterlibatan ketiga
lembaga negara yang mencakup cabang kekuasaan eksekutif,
187 Pasal 24C ayat (1) PerubahanKetiga UUD 1945.
188 Pasal 24C ayat (2) PerubahanKetiga UUD 1945.
189 Pasal 24C ayat (3) PerubahanKetiga UUD 1945.
