Page 110 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 110
Pengantar Hukum Tata Negara 99
sebelum perubahan. Dalam UUD setelah perubahan, disebutkan
163
bahwa DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden . Sebaliknya,
DPR secara konstitusional dapat berperan dalam proses penjatuhan
presiden (impeachment) melalui usul yang disampaikannya kepada
MPR dan selanjutnya dimintakan pembuktian oleh Mahkamah
Konstitusi.
3. Dewan Perwakilan Daerah
Kewenangan pokoknya adalah mengajukan dan membahas RUU
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah
164
serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.
Pembentukan DPD pada awalnya dimaksudkan untuk mereformasi
struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikemaral) yang
terdiri atas DPR dan DPD. Kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22D
UUD 1945 adalah:
(a) Mengajukan dan membahas RUU kepada DPR tentang otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.
(b) Memberikan pertimbangan atas RUU pendapatan dan belanja
negara, RUU yang berkaitan dengan pajak, RUU yang berkaitan
dengan pendidikan dan RUU yang berkaitan dengan agama.
(c) Melakukan control atas pelaksanaan undang-undang tentang
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
163 Pasal 7C UUD 1945, ketentuan Pasal 7C UUD 1945 mempertegas sistem
presidensial serta pengalaman pada masa pemerintahan Soekarno
yang membubarkan konstituante dan membubarkan DPR hasil
pemilu tahun 1955 dan masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid
yang mengeluarkan Dekrit Presiden pada tahun 2001, salah satu isi dari
dekrit tersebut adalah pembubaran DPR.
164 Pasal 22 ayat 1 dan 2 UUD 1945.
