Page 113 - Pengantar Hukum Tata Negara

102 Dian Aries Mujiburohman

Wakil Presiden dalam struktur ketatanegaraan hanya di
fungsikan sebagai “ban serap” belaka. Artinya Wakil Presiden
Mempuyai posisi strategis dalam struktur ketatanegaraan dan
hanya menjadi penganti Presiden belaka. Dalam melaksanakan
183
kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
Apabila Presiden mangkat, berhenti, berhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia di gantikan

oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Presiden dan
184
Wakil Presiden di pilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat. 185 Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-
lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelengarakan
siding untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan
oleh Presiden. 186

5. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung selaku pemegang
kekuasaan Kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam
usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai

dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam
UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan
bersama-sama pemegang kekuasaan kehakiman. diamanatkan
dalam Pasal 24 Ayat (2) yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

183 Pasal 4 ayat (2) Undang-UndangDasar 1945.
184 Pasal 8 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945.
185 Pasal 6A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945.
186 Pasal 8 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.