Page 108 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 108
Pengantar Hukum Tata Negara 97
pasal tersebut telah berubah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) yang
berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”.
Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam Bab III UUD
1945 yang juga diberi judul “Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR
terdiri sebagai atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui
147
pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang.
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota
148
negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. 149
Kedudukan dan wewenang MPR pasca amandemen UUD
1945: mengubah dan menetapkan UUD, 150 melantik Presiden dan
atau Wakil Presiden, 151 memberhentikan Presiden dan atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar, 152 melantik Wakil
Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mengkat, berhenti,
atau diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya
dalam masa jabatannya, 153 memilih dan melantik Wakil Presiden
dari dua yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan
Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh
154
hari, memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila
keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatanya dari
dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang di usulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden
147 Pasal 2 ayat (1) perubahan keempat UUD 1945.
148 Pasal 2 ayat (2) UUD 1945.
149 Pasal 2 ayat (3) UUD 1945.
150 Pasal 3 ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945.
151 Pasal 3 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945.
152 Pasal 3 ayat (3) Perubahan ketiga UUD 1945.
153 Pasal 8 ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945.
154 Pasal 8 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945.
