Page 109 - Pengantar Hukum Tata Negara

98 Dian Aries Mujiburohman

dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya
selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari. 155
Tugas MPR diatur dalam Pasal 5 UU No 17 Tahun 2014, yaitu:(a)

memasyarakatkan ketetapan MPR; (b) memasyarakatkan Pancasila,
UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika; (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta
pelaksanaannya; dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan
dengan pelaksanaan UUD 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

DPR merupakan lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih
156
melalui pemilihan umum. DPR memegang kekuasaan membentuk
157
undang-undang. Setiap rancangan di undang-undang dibahas oleh
DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 158 DPR

memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
159
Selain itu, DPR juga mempuyai hak interpelasi, hak angket dan
hak menyatakan pendapat. 160 Setiap anggota DPR mempuyai hak
mengajukan pertanyaan, menyampaikan, menyampaikan usul dan
pendapat serta hak imunitas. 161 Anggota DPR berhak mengajukan
usul rancangan undang-undang. 162

Kedudukan konstitusional DPR dalam UUD 1945 memang jauh
lebih kuat dibandingkan dengan kedudukannya dalam UUD 1945

155 Pasal 8 ayat (3) Perubahan keempat UUD 1945.
156 Pasal 19 ayat (1) PerubahanKedua UUD 1945.
157 Pasal 20 ayat (10 PerubahanPertama UUD 1945.
158 Pasal 20 ayat (2) PerubahanPertama UUD 145.

159 Pasal 20A ayat (1) Perubahankedua UUD 1945.
160 Pasal 20A ayat (2) Perubahankedua UUD 1945.
161 Pasal 20A ayat (3) PerubahanKedua UUD 1945.
162 Pasal 21 PerubahanPertama UUD 1945.