Page 126 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 115

Pasal 6 ayat (1),yang berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia asli”.
Penjelasan “orang Indonesia asli”, hal ini berkaitan dengan adanya
ketentuan dari Pasal 163 IS yang membedakan adanya tiga golongan
dalam masyarakat Indonesia yaitu golongan Eropa, golongan timur
jauh dan golongan pribumi. Penggolongan orang Indonesia asli ialah
mereka yang tergolong dalam golongan bumi putera sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 163 RIS.

Dalam UUD RIS 1949 mengenai syarat presiden diatur 69 ayat
(3), yang berbunyi: “Presiden harus orang Indonesia yang telah
berusia 30 tahun, beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan
serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah

dicabut haknya untuk dipilih”. Jika dibandingkan dengan Pasal 6 ayat
(1) UUD 1945 ketentuan dalan Pasal 69 ayat (3) UUD RIS 1949 lebih
jelas mengatur tentang syarat presiden yaitu: a) presiden adalah
orang Indonesia asli; b) berusia 30 tahun; c) mempunyai hak dipilih
dan memilih. Dalam ketentuan pasal 69 ayat (3) UUD RIS kata orang
Indonesia asli telah dihilangkan.

Dalam UUDS 1950 ditentukan syarat-syarat presiden dalam
Pasal 45 ayat (5) yang menyebutkan: “Presiden dan wakil presiden
harus warga negara Indonsia yang telah berusia 30 tahun dan tidak
boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam menjalankan hak
pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih. Pokok-
pokok ketentuan syarat presiden dalam Pasal 45 ayat (5) UUDS
1950 ialah: 1) warga negara Indonesia; 2) telah berusia 30 tahaun; 3)

mempunyai hak dipilih dan memilih.
Pasca Dekrit Presiden maka Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 berlaku
kembali. Pada tahun 1973 terbit Ketetapan Majelis Permusyaratan
Rakyat No. II/MPR/1973 yang menambahkan ketentuan syarat bagi
calon presiden menjadi: 1) warga negara Indonesia; 2) telah berusia
40 tahun; 3) bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih

dalam pemilihan umum; 4) bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;