Page 128 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 128

Pengantar Hukum Tata Negara  117


                  Syarat  yang pertama  seorang warga  negara  Indonesia  sejak
              kelahirannya  dan  tidak  pernah  menerima  kewarganegaraan  lain.
              Yang dimaksud seorang warga Indonesia yang dapat menjadi calon
              Presiden adalah warga negara karena kelahiran bukan “bumiputra”
              seperti dimaksud IS Pasal 163, jadi setiap  warga  negara  Indonesia
              karena kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan
              lain  berhak  menjadi presiden, sedangkan  warga  negara  Indonesia

              karena pewarganegaraan atau sebab-sebab lain seperti adopsi atau
              perkawinan  tidak  berhak  menjadi presiden. 204  Secara  teoritis  ada
              tiga  metode  kewarganegaraan  yaitu; (1), citizenship by birth  (2),
                                                                   205
              citizenship by naturalization (3) citizenship by registration.  Syarat
              yang kedua adalah tidak pernah menghianati negara. Penghianatan
              terhadap  negara  terdapat  dalam  Pasal 10 ayat  (3) huruf  a  UU No.
              24 Tahun   2003, tentang Mahkamah    Konstitusi yang berbunyi;

              Penghianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap
              keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
              tidak pernah menghianati negara dapat juga diartikan tidak pernah
              terlibat gerakan saparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara
              inkonstitusional atau  dengan  kekerasan  untuk  mengubah  dasar
              Negara serta tidak pernah melanggar UUD 1945.

                  Syarat  yang ketiga, mampu  secara  rohani dan  jasmani untuk
              melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagai presiden  dan  wakil
              presiden. Kreteria  mampu  secara  rohani dan  jasmani ini menjadi
              bahan  perdebatan  dikalangan  para  pakar  karena  mampu  secara
              rohani dan  jasmani ini diterjemahkan  menjadi sebuah  peraturan
              yang agak memberatkan bagi para penyandang cacat di Indonesia,



              204  Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Pusat
                  Studi Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  berkerjasama
                  dengan Gama Media, 1999), hlm.66.
              205  Jimly  Ashiddiqie, Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945
                  Setelah Perubahan Keempat, (Jakarta: Pusat  Studi HTN Fakultas
                  Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 61.
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133