Page 130 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 130

Pengantar Hukum Tata Negara  119


              pemilihan kembali ini telah mengantarkan Jendral Soeharto menjadi
              Presiden lima kali berturut-turut, kemudian pengertian dapat dipilih
              kembali diperhalus menjadi hanya dapat dipilih kembali untuk satu
              kali masa jabatan berikutnya.

                  Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Dasar 1945 yang telah
              diubah menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan
              selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
              jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Dalam
              Pasal 7 UUD 1945 menyebutkan bahwa masa jabatan presiden hanya
              lima tahun dan sesudahnya dapat di pilih kembali, dari pengertian
              ini dapatlah dipahami bahwa masa jabatan presiden tersebut harus

              presiden dipilih secara periodik yaitu selama lima tahun sekali dan
              presiden dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan.
                  Sedangkan  kewenangannya  wakil presiden  adalah  membantu
              presiden, dalam  pemilihan  umum, Presiden  dan  Wakil Presiden
              memang    merupakan   satu  kesatuan   jabatan  karena  proses
              pemilihannya bersifat paket, keduanya merupakan dwi tunggal yang

              berada dalam satu kesatuan lembaga yaitu lembaga kepresidenan.
                  Meskipun berada dalam satu kesatuan jabatan, namun keduanya
              adalah  jabatan  konstitusional yang terpisah. 206  wakil presiden
              merupakan   pembantu  presiden  yang dapat  mewakili presiden

              dalam  kegiatan  kenegaraan  jika  presiden  berhalangan, wakil
              presiden  juga  dapat  mendampingi presiden  dalam  menjalankan
              tugas  konstitusionalnya. sebagai sebuah  institusi sendiri, wakil
              presiden dapat berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan
              masyarakat atau kelompok masyarakat atau organisasi tertentu yang
              mengajukan  permohonan  untuk  menghadiri atau  membuka  acara
              tertentu. 207


              206  Jimly  Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara,
                  (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 72.
              207  Ibid.
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135