Page 131 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 131

120   Dian Aries Mujiburohman


                Dengan demikian, wakil presiden mempunyai lima kemungkinan
                                  208
            posisi terhadap  presiden , pertama, sebagai wakil yang mewakili
            presiden,  kedua,  sebagai pengganti yang menggantikan  presiden,
            ketiga,  sebagai pembantu  yang membantu   presiden, keempat,
            sebagai pendamping yang mendampingi presiden, kelima, sebagai
            wakil presiden yang bersifat mandiri.



            C.  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

                Begitu  pentingnya  kedudukan  presiden, sehingga  perlu  diatur
            dalam  UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis  tertinggi, karena
            jabatan  presiden  sebagai organisasi tertinggi dalam  suatu  negara,
            presiden  sebagai kepala  negara  juga  sebagai kepala  pemerintahan.
            Pentingnya  tokoh  pemangku  jabatan  presiden  diungkapkan  oleh
            Bernard Schwartz  seorang pakar  hukum  tata  negara  Inggris  yang
            menganggap   kedudukan   presiden  sebagai “the most powerful

            elective position in the world”,  bahkan  Supomo  mengatakan, yang
            merupakan  penjelmaan  kedaulatan  rakyat  ialah  presiden, bukan
            Dewan  Perwakilan  Rakyat, Supomo  menghendaki “a very strong
            position of the Presiden”. 209

                Deliar  Noer  mengungkapkan   bahwa   masalah  kedudukan
            presiden di negeri ini tampaknya belum selesai, walaupun Indonesia
            telah mempunyai pengalaman terhadap tiga macam undang-undang
            dasar (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950), Tetapi yang
            menjadi masalah  pokok  tetap  saja  kewenangan  dan  bagaimana
            seharusnya ditegakkan oleh presiden. 210




            208  Ibid ,hlm. 73.
            209  Harun  Alrasid, “Pemilihan Presiden dan Pengantian Presiden dalam
                Hukum Positif Indonesia. (Pidato  Pengukuhan  jabatan  Guru  Besar
                Madya Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 29 Juli 1995).
            210  Lihat kata pengantar Deliar Noer, dalam Harun Alrasid, Harun Alrasid,
                Pengisian Jabatan Presiden, (Jakarta: Pustaka Utama Graiti, 1999).
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136