Page 133 - Pengantar Hukum Tata Negara

122 Dian Aries Mujiburohman

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat
suara lebih dari limapuluh persen dari jumlah suara dalam
pemilihan umum dengan sedikitnya duapuluh persen suara
disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah
provinsi, di lantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih
oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh
suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
5) Tatacara pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil presiden
diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 6A UUD 1945 menunjukan bahwa, pertama,
pengisian jabatan presiden dilakukan dengan cara pemilihan dan
dipilih langsung oleh rakyat yang sebelumnya presiden dipilih oleh
MPR; kedua, keterlibatan rakyat dan penguatan kedaulatan rakyat,
karena proses pemilihan presiden tidak lagi diserahkan kepada
MPR; ketiga, hanya partai-partai politik peserta pemilu yang dapat
mengajukan calon presiden, sehingga dapat juga disebut kedaulatan
partai, calon independent atau perseorangan belum diakomodir;
keempat, untuk menjadi presiden harus mendapat suara lebih dari

lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan
sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar
dilebih dari setengah jumlah provinsi; keenam, jika tidak memenuhi
lebih dari lima puluh persen dilakukan pemilihan putaran kedua.

Gagasan pemilihan presiden langsung merupakan pemilihan
presiden yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan
melalui MPR, menurut Mahfud MD ada dua alasan mengapa
gagasan pemilihan secara langsung dianggap perlu, pertama, untuk