Page 137 - Pengantar Hukum Tata Negara

126 Dian Aries Mujiburohman

sudah memerintah seperti Soekarno, 218 Soeharto, 219 Habibie, 220 dan
221
Abdurahman Wahid, . Kekuasaanya berakhir secara tidak normal,
jatuh sebelum habis masa jabatannya. Hal ini dikarenakan UUD 1945
sebelum melakukan amandemen, tidak memberikan aturan yang
terperinci tentang pemberhentian Presiden ditengah-tengah masa
jabatannya, hanya di atur dalam Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi “Jika
Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya

ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatanya”.
Pasal ini kata “berhenti” mengandung dua pengertian, berhenti
karena mengundurkan diri atau diberhentikan, berhenti karena
mengundurkan diri seperti kasusnya Soeharto dan berhenti karena
diberhentikan seperti kasusnya Abdurahman Wahid.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat dua orang Presiden
yang di berhentikan di tengah-tengah masa jabatannya yaitu:
1) Presiden Soekarno diberhentikan dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik

218 Soekarno diberhentikan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia No. XXXIII/MPRS/1967
setelah ada Memorendum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
(DPR-GR) tanggal 9 dan 23 februari tahun 1967 yang menuduh
Soekarno terlibat dengan gerakan 30 September atau G 30 s/PKI.
219 Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden RI pada tanggal 21 Mei
1998 kerena tekanan dan protes yang bertubi-tubi dari mahasiswa di
tengah-tengah krisis multidimensi seperti ekonomi dan sosial, yang
kemudian wakil presiden Habibie mengantikan Soeharto menjadi
presiden RI.
220 B.J. Habibie terpaksa harus meletakan jabatanya karena
pertangunggjawabannya di tolak oleh MPR dalam sidang umumnya
pada tanggal 19 Oktober 1999. lihat Ketetapan MPR No III/MPR/1999
tentang “Pertangungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof.
Dr. Ing. Bacharudin Jusuf Habibie” dalam Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia.
221 Gusdur di berhentikan karena dianggap telah melanggar Undang-
Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Lihat Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor
II/MPR/2001 tanggal 23 Juli 2001.