Page 134 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 123

lebih membuka tampilnya presiden dan wakil presiden yang sesuai
dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri, kedua, untuk menjaga
stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah
212
jalan sesuai yang berlaku di dalam sistem presidensial. Menurut
Jimly Asshiddiqie pemilihan umum presiden secara langsung oleh
rakyat yang telah diadopsikan ke dalam rumusan UUD 1945 telah
memberi landasan konstitusional yang kuat, sesuai prinsip sistem

pemerintahan presidentil, calon presiden dan calon wakil presiden
dipilih dalam satu paket, karena kedua jabatan ini dipandang
sebagai satu kesatuan institusi kepresidenan, tujuan pemilihan
umum presiden secara langsung adalah untuk memilih pemimpin
yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat dalam rangka
tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. 213

Berbeda dengan Fuad Bawazir mengungkapkan keberatannya
terhadap model pemilihan langsung sebagai berikut: pertama,
kekuatiran akan kecendrungan muncul presiden dari suku atau
agama tertentu; kedua, jumlah partai yang banyak dikwatirkan hanya
memunculkan jumlah calon Presiden yang relatif banyak, sehingga
mungkin akan membingungkan rakyat pemilih dan cendrung tidak
akan menghasilkan jumlah suara mayoritas absolut bagi siapapun

calon yang memenangkan pemilihan presiden. Akibatnya presiden
dipilih dengan kemenangan relatif akan mengalami krisis legitimasi,
sehingga tujuan utama model pemilihan presiden langsung tidak dapat
dipenuhi; ketiga, model pemilihan langsung hanya akan menghasilkan
presiden yang popular, bukan presiden yang cakap. sebab sebagaian

212 Mahfud MD, Mencari Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Secara Langsung, Dalam The Center for Presidential and
Parliamentary Studies (CPPS) dan Partnership for Governance Reform
In Indonesia, Gerak Politik; Mengagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga
Kepresidenan, (Jakarta: kandidat Press, 2000), hlm. 85-86.
213 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945
Setelah Perubahan Keempat, (Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm.8.