Page 129 - Pengantar Hukum Tata Negara

118 Dian Aries Mujiburohman

yang akan menjadi masalah adalah bagaimana menjabarkan kriteria
“mampu secara rohani dan jasmani” yang ada dalam UUD 1945.
Karena Menjabarkan kondisi “sehat” merupakan sesuatu yang tidak
mudah, penerjemahan kondisi mampu secara rohani dan jasmani
harus bisa memutuskan pada kondisi yang mana seseorang calon pada
spektrum status kesehatan yang sifatnya kontinum. Tidak ada yang
pasti yang dapat membedakan secara pasti kondisi calon itu, apakah

ia ada dalam kondisi “mampu” atau “sehat”. kriteria ketidaksehatan
diterjemahkan menjadi pengertian ketidakmampuan (inability atau
disability), dan pengertian “rohani” dalam pemeriksaan kesehatan
ini diartikan sebagai kesehatan jiwa.

Ketentuan selanjutnya adalah tentang masa jabatan presiden,
masa jabatan presiden sebelum perubahan UU 1945 terdapat dalam
Pasal 7 yang berbunyi:“Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali”. Pasal tersebut yang menjadi perdebatan dan menyebabkan
banyaknya penafsiran terdapat dalam kalimat dan sesudahnya
dapat dipilih kembali, ketentuan ini menimbulkan praktek presiden
yang sama dapat dipilih kembali secara terus-menerus tanpa
mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip

dasar negara berdasarkan konstitusi.
Masa jabatan presiden adalah selama lima tahun dan dapat
dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali
masa jabatan. Ketentuan ini merupakan sebuah pembatasan oleh

hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan seperti yang telah
terjadi pada masa Orde Baru dimana kekuasaan presiden dapat
dimungkinkan menjadi tidak terbatas karena sesudah habis masa
jabatannya dapat dipilih kembali tanpa pembatasan.
Tanpa ada pembatasan secara langsung atau tidak langsung
akan menimbulkan gejala penumpukan kekuasan dan kemunkinan

berulangnya jabatan presiden seumur hidup. Ketentuan tentang