Page 138 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 127

Indonesia No. XXXIII/MPRS/1967, dengan alasan telah tidak
dapat menjalankan Haluan Negara.
2) Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) diberhentikan dari
jabatannya melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor II/MPR/2001 karena di
anggap telah melanggar Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis
Besar Haluan Negara.

Berbeda dengan Presiden Soeharto juga berhenti di tengah masa
jabatannya tetapi bukan diberhentikan, melainkan mengundurkan
diri sama halnya dengan kasusnya Presiden Richard W. Nixon di
amerika.

Pergantian kekuasaan pertama dari Soekarno kepada Soeharto,
didasarkan pada alasan ‘tidak dapat melakukan kewajibannya’
oleh MPR melalui ketetapanya No. XXXIII/MPRS/1967. 222 Namun
penerapan Pasal 8 UUD 1945 tidak dilaksanakan secara konsekuen
mengingat jabatan Presiden diserahkan bukan kepada Wakil
Presiden, melainkan kepada pengemban surat 11 maret 1966 yang juga
Menteri/Panglima Angkatan Darat dalam Kabinet Ampera, Jendral
TNI Soeharto. Pertimbangan bahwa Presiden Soekarno ‘tidak dapat
223
melakukan kewajibannya’ didasarkan pada pertimbangan, pertama,
bahwa pidato tanggal 22 maret 1967 yang berjudul “Nawaksara”
dan Surat Presiden No. 01/Pres/1967 tentang pelengkap Nawaksara
tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya, kedua, presiden/
mandataris MPRS telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan

222 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan
Yuridis terhadap Pidato Nawaksara, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 12.
223 Berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS.1967, Jendral
Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Namum
Soeharto sendiri lebih memilih sebagai pejabat presiden Republik
Indonesia dibandingkan diangkat langsung sebagai presiden secara
defenitif/penuh. Lihat Soeharto: Pemikiran, ucapan, dan tindakan
saya. (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Perkasa, 1989), hlm. 226.