Page 143 - Pengantar Hukum Tata Negara

132 Dian Aries Mujiburohman

(1) Melakukan pelangaran hukum; penghianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela; (2) Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

a) Penghianatan terhadap Negara

Ketentuan melakukan penghianatan terhadap negara terdapat
dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a UU No. 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan penghianatan terhadap
negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana
232
diatur dalam undang-undang.
Bab I buku ke II KUHP memuat tentang Kejahatan Keamanan
Negara sebagai terjemahan dari KUHP yang asli tentang Misdrijven
tegen de Veiligheid van den Staat, menterjemahkan dengan kejahatan
tentang keamanan negara memberikan konotasi terhadap suatu
keadaan dimana negara tidak aman, misalnya banyak pencurian,
pembunuhan dan sebagainya, keamanan mempuyai pengertian yang
terlampau luas yang dapat diartikan untuk rust and orde, keamanan

dan ketertiban dalam masyarakat. 233
Micheal H.H.Louw memberikan pengertian tentang keamanan

nasio suatu keadaan y bebas tekanan isik dari

luar, kadar dari keamanan adalah relatif, karena tergantung pada
persepsi pimpinan suatu pemerintah dimana harus didasarkan pada
pertimbangan obyektif dari pandangan dan kemampuan musuh, juga
subyektif tergantung pada pribadi dari pimpinan dan moral masyarakat. 234
Aturan dalam Bab I buku kedua KUHP adalah suatu aturan
terhadap kegiatan kehidupan ketatanegaraan, yaitu tentang

232 Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24,
(LN No. 98 tahun 2003. TLN No. 4316).
233 Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, Cet pertama (Jakarta: Ind-
Hill-co, 1993), hlm. 67.
234 Ibid.