Page 147 - Pengantar Hukum Tata Negara

136 Dian Aries Mujiburohman

c) Tindak Pidana Berat Lainnya
UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Pasal 10 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa yang di maksud
tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dalam hukum pidana
dikenal perbedaan antara pelangaran dan kejahatan sebagaimana
dianut dalam KUHP, Selain itu doktrin pidana membedakan antara
kejahatan biasa (ordinary crime) dan kejahatan luar biasa (exstra
ordinary crime), istilah tindak pidana berat yang digunakan dalam
UUD 1945 merupakan istilah baru. 245

d) Perbuatan Tercela

Tindakan tercela, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan
norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti,
judi mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal
10 ayat (3) huruf d, yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah
perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan atau Wakil
Presiden. Sangat sulit menentukan kriteria “perbuatan tercela”, karena
semua bentuk pelanggaran tindak pidana adalah perbuatan tercela.
Tidak ada tindak pidana yang tidak tercela, kecuali doktrin dan undang-
undang menentukan demikian. Tindakan tidak terpuji maupun non-
populis akan selalu dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela.

Hanya saja, bagaimana menentukan criteria perbuatan tercela” yang
memiliki makna subyektif bahkan bersifat elastis. 246

Sosial Menegakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Cet Pertama (Jakarta:
Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 180.
245 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, Op.cit.
hlm. 180.
246 Indriyanto Seno Adji, BBM, Pidana, Pemberhentian Presiden. http://
www.kompas.com/kompas-cetak/0302/03/nasional/109251.htm
diakses tanggal 5 Juli 2006.