Page 149 - Pengantar Hukum Tata Negara

138 Dian Aries Mujiburohman

Dengan adanya putusan tersebut, MK berpendapat bahwa penetapan
harga jual eceran BBM tidak lagi mengacu pada UU nomor 22 tahun
2001 namun bisa saja dijadikan rujukan sepanjang memperhatikan
perubahan sebagaimana telah diputuskan oleh MK. Pernyataan Ketua
MK ini mendapat tanggapan keras dari Menteri Sekretaris Negara,
Yusril Izra Mahendra, yang mengatakan bahwa Ketua MK tidak berhak
menilai Presiden dalam melaksanakan kebijakannya. 249

e) Terbukti Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai
Presiden
Dalam UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Pasal 10 ayat (3) huruf e yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, yaitu: (a) seorang warga
negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain, (b) tidak pernah menghianati negara, (c)
mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

3. Mekanisme Pemberhentian Presiden dan Wakil
Presiden

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa DPR memiliki tiga
fungsi yaitu fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Berdasarkan fungsi pengawasan inilah DPR dapat mengajukan usul
pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden, Pasal 7B ayat (2)
UUD 1945 menyebutkan; Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelangaran

hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka fungsi
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

249 John Fresly, Mahkamah Konstitusi unjuk gigi?, http://io.ppi-jepang.
org/article.php?id=115 . Diakses tanggal 5 Jul 2016.