Page 152 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 152
Pengantar Hukum Tata Negara 141
259
258
Konstitusi dapat berupa; tidak dapat diterima, ditolak, membenarkan
260
pendapat DPR, dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan DPR,
Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk memangil Presiden sebagai
pihak yang berpekara untuk memberikan keterangan atau meminta
Presiden untuk memberikan keterangan tertulis, 261 jika Presiden dan
Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di
Mahkamah Konstitusi, Proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan
permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi. 262
Ketiga, proses Impeacment di MPR. MPR menyelengarakan
sidang paripurna yang di usulkan DPR atas putusan Mahkamah
Konstitusi membenarkan pendapat DPR selambat-lambatnya 30
hari sejak majelis menerima usul tersebut, 263 Presiden dan Wakil
264
Presiden wajib hadir untuk memberi keterangan, sidang paripurna
MPR dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah Anggota Majelis
dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang
hadir yang memenuhi kuorum.
265
Permasalahan adalah bagaimana akibat hukum atas putusan
Mahkamah Konstitusi tentang impeachment, jika putusan MK
258 Ibid, Pasal 83 ayat (1).
259 Ibid, Pasal 83 ayat (3).
260 Ibid, Pasal 83 ayat (2).
261 Ibid, Pasal 41.
262 Ibid, Pasal 82.
263 BAB XV Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam Masa Jabatannya, Pasal 83 ayat (1). Lihat Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia, Susunan dalam Satu Naskah Keputusan
MPR RI Nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah
Di Ubah dengan Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tentang
Perubahan Peraturan Tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (Jakarta, Sekjen MPRI,2004 ), hal.47.
264 Ibid, Pasal 83 ayat (4).
265 Ibid, Pasal 71 ayat (1) huruf b.
