Page 151 - Pengantar Hukum Tata Negara

140 Dian Aries Mujiburohman

tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan disetujui oleh Paripurna DPR
dengan dukungan qorum rapat paripurna adalah 2/3 jumlah anggota
DPR , maka selanjutnya pendapat DPR tersebut disampaikan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan
sebelum dilanjutkan ke MPR.

Kedua, Proses Impeachment di Mahkamah Konstitusi UUD 1945
Pasal 7B ayat (4) menyatakan; Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa,
mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah
permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah

Konstitusi, kemudian Pasal 24C ayat (2) menyatakan bahwa; Mahkamah
Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dalam UU 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi mekanisme pengajuan permohonan
yaitu diajukan oleh DPR selaku pemohon, 253 DPR harus mengajukan
permohonan secara tertulis dan menguraikan secara jelas mengenai
dugaan pelangaran hukum yang dilakukan oleh Presiden kepada
Mahkamah Konstitusi, 254 dan melampirkan putusan dan proses

pengambilan putusan di DPR, risalah dan atau berita acara rapat di
DPR disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
Presiden, 255 batas penyelesaikan permohonan yang harus diputus oleh
Mahkamah Konstitusi dalam waktu 90 hari setelah permohonan di
256
257
register, alat-alat bukti, bentuk putusan yang dikeluarkan Mahkamah

253 Pasal 80 ayat (1) UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

254 Ibid, Pasal 80 ayat (2).
255 Ibid, Pasal 80 ayat (3).
256 Ibid, Pasal 84.
257 Ibid, Pasal 36 s/d 38.