Page 150 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 150
Pengantar Hukum Tata Negara 139
Mekanisme Impeachmen dilakukan dalam tiga tahap yaitu: pertama,
Proses Impeacment di DPR. Proses fungsi pengawasan dari DPR dalam
rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di mulai
250
dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap anggota DPR.
Pertama minimal harus ada 17 orang anggota DPR yang mengajukan
usul mengatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan\atau
Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan
terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya atau
berbuatan tercela mapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden. 251 Kemudian usul dibahas dalam rapat
paripurna, dimana pengusul diberikan kesempatan untuk menjelaskan,
dan fraksi-fraksi memberikan pandangan, selanjutnya, Rapat paripurna
memutuskan apakah usulan hak menyatakan pendapat itu dapat di
terima atau tidak, jika di terima DPR kemudian membentuk Panitia
Khusus (Pansus). Pansus dengan mengunakan hak angket atau hak
penyelidikan dan melakukan pembahasan dengan Presiden dan/atau
Wakil Presiden, dalam melakukan pembahasan kehadiran Presiden dan/
atau Wakil Presiden tidak dapat diwakili, bilamana yang bersangkutan
tidak hadir dalam pemangilan oleh Panitia khusus, panitia khusus dapat
memangil secara paksa kepada seseorang, baik itu pejabat Negara, pejabat
pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan
keterangan kepada panitia khusus dengan ancaman sandera selama 15
252
(lima belas ) hari, hasil penyelidikan Pansus diputuskan oleh DPR dalam
rapat paripurna, jika hasil penyelidikan menemukan bukti-bukti bahwa
Presiden Memenuhi Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelangaran
hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan,
250 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 15/DPR
RI/I/2004 – 2005 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, Pasal 182-188.
251 Ibid, Pasal 182 ayat (1) huruf c.
252 Pengaturan ini lebih lanjut diatur dalam UU. 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
