Page 145 - Pengantar Hukum Tata Negara

134 Dian Aries Mujiburohman

masyarakat, baik kekuasaan pemerintahan (public power) maupun
“kuasa ekonomi” (economic power), karena kuasa ini pada dasarnya
dipegang atau diperoleh atas dasar kepercayaan masyarakat, maka
penyalahgunaan (abuse power) ini mempuyai dampak luas. 238

Ketentuan hukum pidana Indonesia tindak pidana korupsi di
atur dalam undang-undang tersendiri yaitu UU No. 31 Tahun 1999,
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana
diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Tindak Pidana Korupsi
dalam undang-undang ini mencakup tiga kelompok tindak pidana
yaitu; (1) tindak pidana korupsi umum yang terdiri dari: perbuatan
yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
atau perekonomian negara, 239 dan perbuatan menyalahgunakan
kewenangan, 240 kesempatan atau saran yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan

238 Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan
Kejahatan, Buku Kesatu , Cetakan kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm.
42-43.
239 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi.
240 Menurut Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan
kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3
wujud, yaitu; 1). Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum
atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan
golongan; 2). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa
tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan
umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut
diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain; 3).
Penyalagunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur
yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi
telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Indrianto Seno
Adji, “Overheidsbeleid” Asas “Materiele Wederrechteleijkheid” dalam
Perpektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Op.cit. hlm. 21-22.