Page 144 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 133

penjagaan terhadap ancaman kehidupan bernegara, misalnya
tidak berfungsinya Presiden, merubah ideologi Negara dan
sebagainya, Lebih tepat apabila disebut sebagai Kejahatan Terhadap
Pelestarian Kehidupan Bernegara, karena yang dijaga disini adalah
berlangsungnya kehidupan bernegara, atau kejahatan tatanegara

b) Korupsi dan Penyuapan
Korupsi berasal dari kata Latin “corruption” dalam bahasa
Inggris “corruption” dalam bahasa Belanda “korruptie” dan dalam
235
bahasa Indonesia “Korupsi”. Kata korupsi dalam bahasa Indonesia
berarti penyuapan, perusakan moral, perbuatan yang tidak beres
dalam jabatan, pemalsuan dan sebagainya. 236 Dari perumusan

tersebut, sangat jelas bahwa tindak pidana korupsi ini sangat erat
kaitannya antara pengunaan kekuasaan secara tidak patut dengan
jabatan/kedudukan yang melekat pada diri pengawai negeri/
kedudukan istimewa itu, atau disebut juga “Crime by Government”. 237
Pengertian korupsi jangan diasosiasikan dengan penggelapan

keuangan negara, tidak kalah jahatnya adalah penyuapan (bribery)
dan penerimaan komisi secara tidak sah (kickbacks). Kegiatan
semacam ini dilakukan oleh pihak swasta dan karena itu dapat
dibedakan antara “bureaucratic corruption” dan “private corruption”
apa yang menyamakan kedua korupsi ini dan juga kejahatan ekonomi
adalah bahwa para pelakunya adalah para pemegang “kuasa” dalam

235 Djoko Prakoso, et.al. Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan
Membahayakan Negara, Cet Pertama, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987),
hlm. 389.
236 Ibid, hlm. 391.
237 Indrianto Seno Adji, “Overheidsbeleid” Asas “Materiele
Wederrechteleijkheid” Dalam Perpektif Tindak Pidana Korupsi di
Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Penataran Nasional
“Hukum Pidana dan Krimonologi ke XI Tahun 2005” kerjasama antara
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum 2004, dan ASPEHUPIKI
di Hotel Hyatt Surabaya, 13-16 Maret 2005. hlm. 15.