Page 148 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 137

Perbuatan tercela tidak memiliki parameter hukum yang eksplisit
sifatnya, bahkan hukum pidana mengambil alih pengertian itu dari
hukum perdata melalui putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung
Belanda) dalam kasus Cohen melawan Lindenbaum. Hoge Raad
berpendapat bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan melawan
hukum yang selain melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan
dengan kewajiban hukum pelaku, juga bertentangan dengan

kesusilaan yang baik dan kepatutan yang ada dalam masyarakat. 247
Misalnya kebijakan negara (staatsbeleid) menaikkan harga
bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan tarif telepon
bergulir; merebak pula gelombang demonstrasi menentang kebijakan

pemerintah yang dianggap menjerumuskan bangsa ini dalam kubangan
multidimensi krisis, tidak saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga
struktur kultur, sosial dan hukum, kebijakan Pemerintah ini terkesan
merugikan masyarakat dalam konteks yang komprehensif, bahkan
ada yang berpendapat sebagai pengkhianatan dan tercela terhadap
masyarakat Indonesia. 248 hal ini berkaitan ketika Ketua Mahkamah
Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menyampaikan surat kepada Presiden
RI yang mengingatkan agar pemerintah mematuhi putusan MK terkait
dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2005 tentang

harga jual bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Surat tersebut
pada intinya menyebutkan bahwa pemerintah telah keliru menjadikan
UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai dasar
dalam mengeluarkan Perpres tersebut diatas. Menurut Ketua MK, UU
nomor 22 tahun 2001 telah diujimaterilkan (judicial review) dengan amar
putusan mengabulkan sebagian, yang menyatakan bahwa bagian dari
Pasal 12 ayat 3, Pasal 22 ayat 1, dan Pasal 28 ayat 2 dan 3 yang diantaranya

mengatur tentang pelepasan harga BBM mengikuti mekanisme pasar
bertentangan dengan UUD 1945 (Berita Negara RI nomor 1 tahun 2005).

247 Ibid.
248 Ibid.