Page 141 - Pengantar Hukum Tata Negara

130 Dian Aries Mujiburohman

Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Pada amandemen
ketiga ini hanya menambahkan kata “diberhentikan”, ketentuan ini
berkaitan dengan kasus berhentinya Abdurahman Wahid sebagai
Presiden, yang oleh para pakar menjadi bahan perdebatan, karena
waktu pemberhentian Abdurahman Wahid kata “diberhentikan”
tidak tercantum dalam Pasal 8 tersebut. Menurut Harun Alrasid
“berhenti” tidak diintrepretasikan sebagai “diberhentikan”. Berhenti

mengandung konotasi atas kemauan sendiri, bukan di paksakan,
sedangkan di diberhentikan mengandung konotasi atas kemauan
orang lain atau pihak lain. 229 Menurut Jimly Asshiddiqie dalam
rumusan Pasal 8 yang asli, perkataan ‘berhenti’ dan ‘diberhentikan’
tidak ada perbedaan, kata ‘berhenti’ mencakup tiga pengertian yaitu:
1) berhenti karena mengundurkan diri secara sepihak; 2) berhenti
dengan mengajukan permintaan atau permohonan berhenti, dan 3)

230
berhenti karena diberhentikan.
Pengaturan pemberhentian presiden yang tidak terperinci,
bagaimana mekanisme dan apa alasan-alasan pemberhentiannya,
menyebabkan multitafsir dalam menjabarkan Pasal 8 UUD 1945,
pengaturan pemberhentian Presiden seharusnya dijabarkan secara jelas
dan tegas dalam UUD 1945 sebagai norma dasar tertinggi dalam suatu

negara yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sebagai negara hukum,
seyogyanya menjujung tinggi landasan konstitusi dalam menjalankan
ketatanegaraanya, termasuk proses pemilihan, pengantian, dan
pemberhentian presiden harus diatur dan dilindungi UUD 1945.

Perubahan ketiga UUD 1945 telah merubah sistem
ketatanegaraan Indonesia secara mendasar, terutama yang terkait
dengan pengangkatan dan pemberhentian Presiden, yaitu: pertama,
tidak lagi menepatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang

229 Alrasid, Harun, Pengisian Jabatan Presiden, Op.cit. hlm. 97.
230 Jimly Assiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945, setelah perubahan ke
empat, Op.cit. hlm.19.