Page 142 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 142
Pengantar Hukum Tata Negara 131
sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, kedua, memberikan
penguatan dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial
dengan menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih
langsung oleh rakyat. 231
Pasal 7A dan 7B perubahan ketiga UUD 1945 mengatur tentang
mekanisme dan alasan-alasan pemberhentian Presiden dan atau
Wakil Presiden, mekanisme pemberhentian Presiden diajukan DPR
sebagai fungsi pengawasan ke MPR terlebih dahulu mengajukan
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelangaran hukum serta Presiden
dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
2. Alasan-Alasan Pemberhentian Presiden dan Wakil
Presiden
UUD 1945 pasca amandemen mengatur lebih tegas mengenai
alasan-alasan pemberhentian Presiden dan mekanisme pember-
hentian Presiden dalam masa jabatannya yaitu dalam Pasal 7A UUD
1945, berbunyi;
“Presiden dan atau Wakil Presiden dapat di berhentikan dalam
masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas
Usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah melakukan
pelangaran hukum, berupa penghianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela mapun apabila terbukti tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat di ketahui ada
dua alasan Presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatannya:
231 Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana
Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945, Cet. 1 (Jakarta: Konstitusi
Pres, 2005), hlm. 6.
