Page 139 - Pengantar Hukum Tata Negara

128 Dian Aries Mujiburohman

kepada pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. 224
Pasal 8 UUD 1945 pula yang menjadi dasar hukum bagi proses
pergantian kepemimpinan dari Soeharto kepada B.Y Habibie dengan
menyatakan “berhenti” sebagai Presiden. Keputusan tersebut

diambil olehnya dengan alasan mencermati perkembangan setuasi
nasional, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di
segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.pada proses ini,
sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, memberikan kepada
225
Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya, namun, kata
“sampai habis waktunya” tidak dilaksanakan mengingat Habibie
menginginkan untuk segera menyelengarakan pemilihan umum,

sehinga jabantannya tidak berlangsung sampai tahun 2003. 226
Pada akhir masa kekuasaan Presiden Soekarno Tahun 1967.
Saat itu, pidato pertanggungjawabannya (terkenal dengan sebutan
Nawaksara), tidak diterima oleh MPRS yang diketuai oleh Jenderal
(TNI) Abdul Haris Nasution, petinggi militer yang selamat dari
kudeta berdarah Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1965,

penolakan itu berdasarkan pada kenyataan yang sangat jelas, bahwa
Soekarno tidak mau mengatakan PKI adalah faktor pencetus utama
lahirnya Gerakan 30 September di tahun 1965. Pada akhirnya,
Soekarno harus turun secara terpaksa dari jabatan kepresidenan
yang telah diembannya selama lebih dari 20 tahun.

Berbeda dengan Abdurahman Wahid, Usia pemerintahannya
relatif singkat hanya berusia dua tahun dimulai bulan Oktober 1999
- Juli 2001, setelah diguncang sekandal Buloggate 1 dan II dan setelah

224 Ibid, 177.
225 Habibie, B.J. ditetapkan sebagai wakil presiden Republik Indonesia
periode 1998-2003 dalam sidang Umum MPR Republik Indonesia pada
11 maret 1998 secara aklamasi oleh semua fraksi di MPR dan disahkan
melalui ketetapan MPR. No.VI/MPR/1998.
226 Amin Rais, Habibie Inginkan Pemilu Secepatnya, Republika, 25 Mei
1998. hlm.1.