Page 135 - Pengantar Hukum Tata Negara

124 Dian Aries Mujiburohman

besar pemilih diyakini lebih mendasarkan pilihan pada alasan
emosional, daripada alasan rasional; keempat, argumentasi penolakan
lain bersumber pada kepercayaan mereka terhadap kesiapan rakyat
untuk menerima sistem ini dengan segala konsekuensinya; kelima,
alasan penolakan berdimensi yuridis konstitusional, sistem pemilihan
presiden langsung tidak sesuai dengan UUD 1945. 214 Sedangkan
menurut Sri Soemantri masing-masing sistem pemilihan presiden

mempuyai segi positif dan negatifnya, secara teoritis, pemilihan
presiden secara langsung lebih demokratis dari pada secara bertingkat,
baik melalui dewan pemilih maupun melalui lembaga negara. 215

D. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

1. Tinjaun Umum Pemberhentian Presiden dan Wakil
Presiden
Pasal 7A dan 7B serta Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kemudian
dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi Wajib
memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden diduga telah melakukan Pelanggaran hukum, atau
perbuatan tercela, maupun apabila tidak memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut tersirat
makna adanya kemunkinan terjadinya Pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang lazimnya
disebut Impeachment.

Impeachment berasal dari kata Impeach yang artinya (1)
menuduh, mendakwa, (2) mencurigai (3) memanggil untuk memberi

214 Triwahyuningsih, Pemilihan Presiden Langsung: Dalam Kerangka
Negara Demokrasi. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 7-8.
215 Sri Soemantri, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945,
(Bandung: Citra Bakti, 1993), hlm. 113.