Page 155 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 155
144 Dian Aries Mujiburohman
berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. 269
Istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah droit de
l’ homme dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia, hak asasi
manusia dalam bahasa Inggrisnya adalah human rights, sedangkan dalam
bahasa Belanda disebut dengan menselijke rechten. 270 Istilah hak asasi
manusia dalam bahasa Inggris adalah human rights di pergunakan secara
resmi dalam Preambul dan Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang diterima di Francisco pada tanggal 25 Juli 1945 dan diratiikasi oleh
mayoritas penandatanganya Piagam tersebut pada bulan Oktober 1945.
Istilah itu dipilih karena dianggap lebih tepat dari pada hak-hak kodrati
(natural Rights) atau hak-hak manusia (the rights of man). 271
Di Indonesia umumnya digunakan istilah “hak-hak asasi” atau
hak-hak dasar yang merupakan terjemahan dari basic rights (bahasa
Inggris) dan grondrechetan (bahasa Belanda) di beberapa literatur
sebagaian pengarangnya mengunakan istilah hak-hak asasi menjadi
istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari fundamental
rights dalam bahasa Inggris dan fundamentele rechten dalam bahasa
belanda, di Amerika Serikat disamping dipergunakan istilah human
rigths, dipakai juga istilah civil rights. 272
Pengertian hak asasi manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah
269 I Gede Arya B. Wiranata, Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas Quo Vadis?
(Bandung: Reika Aditama, 2007), hlm. 229.
270 Joko Sulistyanto, Hak Asasi Manusia di Negara Pancasila: Suatu
Tinjauan Yuridis Normatif tentang Sejarah Hak Asasi Manusia
dalam Hubungannya dengan UndangUndang Dasar 1945, (Jakarta:
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm. 14.
271 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab,
(Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
RI, 2006), hlm. 54-57.
272 Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia,
(Jakarta: Lembaga Kriminolog UI Program Bantuan Hukum Indonesia,
1983), hlm. 7.
