Page 102 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 102
Pengantar Hukum Tata Negara 91
Istilah lembaga negara dalam UUDS 1950 menggunakan istilah
alat perlengkapan negara. Dalam UUDS 1950 menyebutkan alat
perlengkapan negara dalam Pasal 44 UUDS 1950 menyebutkan
bahwa alat perlengkapan negara ialah;
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Menteri-menteri;
c. Dewa Perwakilan Rakyat;
d. Mahkamah Agung;
e. Dewan Pengawas Keuangan. 145
Dengan demikian, istilah lembaga negara tidak terdapat di dalam
UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS. Istilah lembaga negara muncul
di dalam Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-
Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin
sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/
Perwakilan. bahwa lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945
adalah: MPR, DPR, Kementerian Negara, DPA, Pemerintah Daerah,
Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dan lembaga-
lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Selanjutnya terdapat juga istilah lembaga negara dalam tiga
ketatapan MPR, yaitu:
a. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua
Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada
Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar
1945.
b. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan
Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau
antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
145 Pasal 44 UUDS 1950.
