Page 99 - Pengantar Hukum Tata Negara

88 Dian Aries Mujiburohman

dengan UU merupakan organ undang-undang, sementara yang
dibentuk dengan Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi
tingkat jabatannya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk
dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), tentu
lebih rendah lagi tingkatannya. 139

Dengan demikian lembaga negara adalah semua badan/organ
negara yang kewenangan serta fungsinya diatur oleh peraturan
perundang-undangan, baik itu di atur dalam UUD 1945, UU atau
Peraturan Presiden Penganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan
Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden
(Kepres), Peratudan Daerah (Perda), lembaga negara yang bukan diatur

oleh peraturan perundang-undangan bukan sebagai lembaga negara.
Menurut Harun Alrasid Badan-Badan Negara yang dibentuk oleh
pembuat UUD 1945 merupakan tranformasi dari aparatur negara
jaman Hindia-Belanda, misalnya jabatan Gouverneur Generaal dan
Luitenant Gouvernuer Generaal diubah menjadi Presidan dan Wakil
Presiden, Directeur van een Department menjadi Menteri, Raad van

Nederlands-Indie menjadi Dewan Pertimbangan Agung, Volksraad
menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, Algemene Rekenkamer
menjadi Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hooggerechshof menjadi
Mahkamah Agung, untuk mengantikan kedudukan Raja/Ratu
Belanda, sebagai pihak Gubernur Jenderal harus bertanggungjawab
diciptakanlah MPR, yang memegang kedaulatan Rakyat dan
kepadanyalah Presiden harus memberikan pertanggungjawaban. 140

Konsepsi lembaga negara dalam UUD 1945 pasca amandemen
tidak menyebutkan atau menjelaskan secara tegas apa yang di

dengan “lembaga negara mana y bisa
139 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.43.
140 HarunAlrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh
MPR, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), hlm. 38.