Page 97 - Pengantar Hukum Tata Negara

86 Dian Aries Mujiburohman

fungsi kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat
undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan pelaksanaan
undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili).
Tiga fungsi tersebut ke dalam tiga jenis lembaga negara yang
merupakan buah pemikiran Montesquieu dianggap tidak relevan
lagi mengingat bentuk dan sistem yang dianut oleh oleh negara-
negara di dunia dewasa ini telah mengalami perkembangan yang

sangat berbeda dan variatif.
Lembaga-lembaga yang ada dalam sebuah negara pun
mengalami perubahan atau perluasan fungsi menyesuaikan dengan
kompleksitas masalah dalam kehidupan kenegaraan. Faktanya

lembaga-lembaga tersebut sering bersentuhan dan saling berkaitan
satu sama lain dalam menjalankan fungsinya. Lembaga-lembaga
tersebut statusnya sederajat dan saling melakukan kontrol dan
pengendalian satu sama lain dengan mekanisme checks and balances.
Hal ini berarti bahwa satu cabang kekuasaan dalam negara tidak lagi
secara eksklusif memegang salah satu dari tiga fungsi kekuasaan
tersebut.

Di sisi lain, organ negara dalam arti sempit adalah apabila
memiliki kedudukan hukum tertentu yang ditentukan oleh UUD.
Organ negara inilah yang disebut dengan lembaga negara yang
sering pula disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga
pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada
yang dibentuk oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan

kekuasaannya dari UU, atau bahkan hanya dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden. Dasar hukum pembentukan suatu lembaga
dapat menjadi salah satu kriteria untuk menentukan hirarki
kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga negara
yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi,
sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU,
sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya