Page 92 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 81

Hal itu menyebabkan pengaturan mengenai MPR, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Mahkamah Agung (MA), HAM, dan pemerintah daerah disusun
oleh kekuasaan Presiden dalam bentuk pengajuan rancangan
undang-undang ke DPR.
5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara
belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat

aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi
hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia
(HAM), dan otonomi daerah.

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk:

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara agar
dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional yang
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tidak bertentangan
dengan UUD 1945 itu yang berdasarkan Pancasila dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan
Pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi

rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan
perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan
pekembangan paham hak asasi manusia dan peradapan umat
manusia dan sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara
hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945.
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara

secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian
kekuasaan yang lebih tegas, system check and balances yang
lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga
negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan