Page 89 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 89

78    Dian Aries Mujiburohman


            konstitusi) yang sifatnya lebih lengkap dan lebih sempurna. (vii) UUD
            baru ini akan disusun dalam suasana yang lebih tentram. 123
                Alasan Yuridis karena  sifat  UUD 1945 yang masih  bersifat
            sementara dan harus disesuaikan dengan perubahan jaman, maka

            amandemen UUD 1945 secara yuridis di munkinkan oleh UUD 1945
            itu sendiri seperti dinyatakan secara tegas dalam Pasal 37 UUD 1945
            yang mengatur  tata  cara  perubahan  UUD 1945 dan  Pasal 2 Aturan
            Tambahan, setelah perubahan UUD 1945 tertuang dalam Pasal 37.
                Alasan  Filosois,  Pentingnya  perubahan  UUD 1945 adalah

            Pertama,  Karena  UUD 1945 adalah      moment opname     dari
            berbagai kekuatan  politik  dan  ekonomi yang dominan  pada  saat
            dirumuskannya  konstitusi itu. Setelah  54 tahun  kemudian, tentu
            terdapat berbagai perubahan baik di tingkat nasional maupun global.
            Hal ini tentu saja belum tercakup di dalam UUD 1945 karena saat itu
            belum nampak perubahan tersebut, Kedua, UUD 1945 disusun oleh
            manusia  yang sesuai kodratnya  akan  tidak  pernah  sampai kepada
            tingkat  kesempurnaan, perkerjaan  yang dilakukan  manusia  tetap

            memiliki berbagai kemunkinan kelemahan maupun kekurangan.  124
                 Alasan Politis Praktis, pentingnya perubahan UUD 1945 adalah
            bahwa secara sadar atau tidak, langsung atau tidak langsung, dalam
            praktek  politik  sebenarnya  UUD 1945 sudah  sering mengalami

            berubahan  yang menyimpang dari teks  aslinya, baik  masa  1945-
            1949, maunpun masa 1959-1998, seperti terjadi sistem pemerintahan
            dari presidensial ke  sistem  parlementer  (tahun  1946), penetapan
            Soekarno  oleh  MPRS sebagai Presiden  seumur  hidup  (TAP  MPRS
            No. III/MPRS/1963), yang berarti menyimpang/merubah ketentuan
            Pasal 7 UUD 1945, dan  digunakan  mekanisme  referendum  untuk



            123  Harun  Alrasid,  Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh
                MPR, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), hlm, 112.
            124  Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, (Jogyakarta: FH UUI
                Press, 2003), hlm. 3-4.
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94