Page 87 - Pengantar Hukum Tata Negara

76 Dian Aries Mujiburohman

dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian. (4) Perubahan
konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh
suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan
perubahan.

Pendapat lain dikemukakan oleh K.C Where Secara umum
proses amandemen dalam usaha mempertahankan dan mempersulit
perubahannya dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari
empat tujuan sebagai berikut: (a) konstitusi diubah hanya dengan
pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan sederhana atau
secara serampangan. (b) rakyat diberi kesempatan mengungkapkan
pandangan mereka sebelum dilakukan perubahan. (c) dalam

sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintahan pusat tidak
bisa diubah oleh satu pihak. (d) hak individu atau masyarakat,
misalnya, hak minoritas dalam bahasa, agama atau kebudayaan
mesti dilindungi. 121
Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan
kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945.

Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah
dan menetapkan undang-undang dasar dan untuk mengubah
undang-undang dasar, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
MPR harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain
merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan
pidato Ir. Soekarno, Ketua Panitia Penyusun UUD 1945 dalam rapat
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus
1945. Pada kesempatan itu ia menyatakan antara lain, “bahwa ini
adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang

121 K.C Where, Modern Constitutions, Terjemahan oleh Muhammad
Hardani, Konstitusi-Konstitusi Modern, Cet 1, (Surabaya: Pustaka
Eureka, 2003) hlm. 128.