Page 100 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 89

sebagai lembaga-lembaga dan mana yang bukan lembaga negara.
Karena tidak banyak literatur di Indonesia yang membahas mengenai
pengertian lembaga negara.
Begitu juga dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi salah satu kewenanganya adalah memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD juga
tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “lembaga negara yang
kewenanganya di berikan UUD” menurut Abdul Mukthie Fadjar sehingga
141
memunculkan beberapa penafsiran, yaitu: (a) penafsiran luas, sehingga
mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenanganya
disebut/tercamtum dalam UUD 1945, (b) penafsiran moderat, yakni yang

hanya membatasi apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan
lembaga tinggi, (c) penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk
secara emplisit dari ketentuan pasal 67 UU MK.

B. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Negara

Dalam sejarah ketatanegaraa Indonesia mengenal lima
konstitusi yang telah berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945 berlaku
mulai tanggal 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, Konstitusi

RIS 1949 berlaku mulai dari Desember 1949 hingga Agustus 1950,
UUDS 1950 berlaku Agustus 1950 hingga Juli 1959, UUD 1945 berlaku
kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli hingga 21 Mei 1999, UUD 1945
Hasil Amandemen, Amendemen UUD 1945 pertama pada tanggal 19
oktober 1999, Amandemen UUD 1945 kedua pada tanggal 18 Agustus
2000, Amandemen UUD 1945 ketiga pada tanggal 9 November 2001,
Amandemen UUD 1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002.

Berbedanya masing-masing konstitusi yang berlaku, tentunya
berbeda juga mengenai konsepsi lembaga negara, baik itu istilah,

141 Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,
(Jakarta Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
RI, 2006), hlm. 184.