Page 80 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 69

Pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri negara hukum
(rechstaat). ciri-ciri hukum sebagai dikatakan oleh Friedrich Julius
Stalh: (a) Pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia. (b) Pemisahan
kekuasaan negara. (c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang,
dan (d) Adanya peradilan Adminstrasi. 106

A.V. Dicey dari kalangan Anglo Saxon, memberikan ciri-ciri
negara hukum (The Rule of Law)sebagai berikut: (a) supremasi
hukum, dalam arti tidak boleh adanya kesewenang-wenangan,
sehingga seseorang hanya boleh di hukum jika melangar hukum.
(b) kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa
maupun penjabat. (c) terjaminnya hak-hak azasi manusia oleh

undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. 107
Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan
sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut
mencakup hak-hak asasi, seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup,
dan hak kebebasan. Serta konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan
negara, sebagai syarat berdirinya negara. Fungsi konstitusi itu adalah

sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, penjamin
kepastian hukum dalam praktek penyelenggara negara
Sejalan dengan perlunya konstitusi sebagai instrumen untuk
membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Menurut Jimly Ashiddiqie

konstitusi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut; 108
a) Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
b) Fungsi Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.

106 Padmo Wahyono, Pembagunan Hukum Indonesia, (Jakarta: INDHILL,
1989), hlm. 30.
107 Moh. Mahfud M.D, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Yogyakarta,
1993), hlm. 27-28 mengutip Oemar Seno Adji, “Prasaran” dalam seminar
ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta, 1966), hlm. 24.
108 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa
Depan, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2002), hlm. 33.