Page 79 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 79
68 Dian Aries Mujiburohman
oleh karena itu adalah satu-satunya pembuat undang-undang.
Dengan demikian istilah konstitusi pada zaman Yunani Purba, baru
diartikan secara materiil, karena konstitusi saat itu belum diletakkan
dalam suatu naskah yang tertulis. 104
Dari sinilah tampak lambat laun dalam perkembangan
sejarah bahwa perjanjian-perjanjian antara rakyat dan pihak yang
memerintah mulai dinaskahkan. Dengan berbagai kemunkinan
tujuan dari naskahnya perjanjian-perjanjian tersebut: (1)
memudahkan para pihak dalam menuntut hak-haknya masing-
masing. (2) mengingkatkan kepada mereka kewajiban yang harus
dilakukan. (3) agar orang tidak melupakanya. Misalnya: 105
a. Adalah perjanjian yang dilakukan antara raja dan para
bangsawan. Dalam perjanjian itu ditetapkan bahwa raja dapat
meminta bantuan bangsawan jika terjadi perang dan sebaliknya
para bangsawan berhak mendapat perlindungan serta tanah
dari raja jika perang dimenangkan oleh raja.
b. Dalam hal lain, raja dapat mengadakan perjanjian dengan rakyat,
kerena raja memerlukan uang dan sebagai balas jasasnya maka
rakyat memperoleh hak kenegaraan sebagai suatu wewenang
untuk dapat menyelengarakan kepentingan sendiri.
2. Fungsi Konstitusi
Pada umumnya setiap negara mempunyai konstitusi, salah satu
fungsinya mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu orang
atau lembaga/badan. Penumpukan dapat menimbulkan kekuasaan
yang bersifat absolut, sehingga menimbulkan kecenderungan tindakan
sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan.
104 Rozikin Daman. Hukum Tata Negara, suatu Pengantar. (Jakarta: PT
RajaGraindo P 199 86.
105 Moh, Kusnardi dan Harmaily .Op.Cit, hlm. 64.
