Page 73 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 73

62    Dian Aries Mujiburohman


            sebagainya, dimana  dengan  kekuasaanya  masing-masing lembaga
            negara  tersebut  saling bekerja  sama  dan  berhubungan  secara
            fungsional dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional.
                Sistem  pemerintahan  negara-negara  didunia  secara  sederhana

            dapatlah dibedakan pada empat model yaitu model Inggris, Amerika
            Serikat, Perancis  dan  Swiss. Amerika  serikat  menganut  sistem
            presidensial dimana hal tersebut mempengaruhi beberapa negara di
            Amerika kecuali Kanada yang memakai sistem presidensial. Untuk
            negara-negara  di Eropa  dan  sebagian  di Asia  mengikuti model
            Inggris  dimana  menggunakan  model parlementer. Untuk  Perancis
            digunakan sistem pemerintahan yang disebut dengan hybrid sistem

            atau sistem campuran, sistem campuran menghendaki pembedaan
            antara  kepala  negara  dengan  kepala  pemerintahan. Kepala  negara
            ialah  presiden  yang bertanggung jawab  langsung kepada  rakyat
            dan  kepala  pemerintahan  disamping bertanggung jawab  kepada
            presiden  ia  juga  bertanggung jawab  kepada  parlemen  karena  ia
                                                                 87
            diangkat sebagai kedudukannya sebagai pemenang pemilu .
                Adapun ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu: (a) kepala
            negara  tidak  berkedudukan  sebagai kepala  pemerintahan  karena
            ia  bersifat  simbolik  nasional (sebagai pemersatu  bangsa); (b)
            Pemerintahan  dilakukan  oleh  sebuah  kabinet  yang dipimpin  oleh
            seorang perdana  menteri; (c) kabinet  bertanggung jawab  kepada
            dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya; (d)
            karena  itu  kedudukan  eksekutif  (kabinet) lebih  rendah  dari (dan

                                     88
            tergantung pada) parlemen.  Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie
            bahwa  dalam  sistem  parlementer  dapat  dikemukakan  enam  ciri,


            87  Jimly Asshiddiqqie, Presidensialisme Versus Parlementarisme, dalam
                The  Center  for  Presidential and Parliamentary  Studies  (CPPS) dan
                Partnership  for  Governance  Reform  In  Indonesia, Gerak Politik;
                Mengagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan, hlm. 42.
            88  Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, edisi
                revisi, Cet ke-2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.  74.
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78