Page 68 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 57

Bentuk negara Indonesia menurut UUD 1945 baik dalam
pembukaan maupun dalam batang tubuh terutama Pasal 1 ayat
(1) tidak menunjukan adanya persamaan pengertian dalam
menggunakan istilah dalam bentuk negara

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia
adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini
tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Bentuk
negara Indonesia tertuang dalam pembukaan pembukaan yang
berbunyi: “...maka disusunlah suatu kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia

yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...”. Ketentuan tersebut
dapatlah diambil garis besar bahwa adanya ketidak jelasan mengenai
bentuk negara republik Indonesia apakah menjurus kepada bentuk
republik ataukah bentuk kesatuan atau kepada sifat negara.
Pada perumusan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun

1949 juga ditemukan yang sama, dimana dalam mukadimah alinea
ke III dijelaskan: “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan
kami dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik federasi”.
Selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Konstitus RIS 1949: “Republik Indonesia
yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang
demokratis dan berbentuk federal”.

Perumusan yang sama juga ada dalam naskah UUDS 1950, dalam
mukadimahnya pada alinea ke III yang berbunyi: “Maka demi ini
kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang
berbentuk negara kesatuan”. Pernyataan tersebut kembali dipertegas
dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: “Republik Indonesia yang
merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis
yang berbentuk republik kesatuan”