Page 66 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 55

peraturan; (b) Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan; (c)
Rechtspraak, fungsi mengadili; (d) Politie, fungsi ketertiban dan
keamanan.
(e) Fungsi negara menurut Goodnow: (a) Policy making, kebijakan
negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat; (b)
Policy eksekuting, kebijakan yang harus dilaksanakan untuk
tercapainya policy making.

B. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Bentuk Negara

Setiap konstitusi modern, hal yang pertama kali dan sangat
penting untuk dicantumkan adalah mengenai bentuk negara,
76
dalam ilmu negara pengertian bentuk negara di bagi menjadi dua
yaitu, Monarchie dan Republik.

Untuk mencegah salah pengertian mengunakan istilah “bentuk”
ditujukan untuk pengertian republik, sedangkan istilah “susunan”
ditujukan kepada pengertian kepada kesatuan atau federasi. Dalam
menentukan suatu bentuk negara maka Jellinek mempergunakan
cara bagaimana kehendak negara tertingi terbentuk. Apabila suatu
negara terbentuk dari satu orang saja maka dipastikan negara tersebut

berbentuk monarki, sebaliknya apabila suatu negara terbentuk atas
kehendak dan kemauan orang banyak yang tergabung dalam suatu
badan tertentu yang berdiri berdasarkan kenyataan hukum maka
77
negara tersebut disebut sebagai negara republik. Pengertian lainnya

76 C.F. Strong, Modern Political Constitution; An Introduction to the
Comparative Study and Existing Forms, Edited with a New Introduction,
(London: Sidwick & Jackson, 1963), hlm. 63.
77 Muchyar Yara, pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di
Indonesaia; Suatu Tinjaun Sejarah Hukum Tata Negara, (Jakarta:
Nahdilah Ceria Indonesia, 1995). hlm. 56-68.