Page 51 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 51
40 Dian Aries Mujiburohman
hukum mempuyai kebebasan untuk menunjuk dan mengangkat
perdana menteri yang di kehendakinya, tetapi konvensi membatasi
pilihan lain, raja atau ratu akan menunjuk dan mengangkat perdana
menteri yang akan mendapat dukungan mayoritas di parlemen
dan biasanya adalah ketua partai yang mengusai kursi terbanyak di
parlemen. 53
Contoh lain tentang pembubaran parlemen, di Inggris, Raja
atau Ratu berwenang membubarkan perlemen atas permintaan
perdana menteri. Raja atau Ratu secara hukum dapat menolak
permintaan itu. Tetapi konvensi menentukan, Raja atau Ratu terikat
pada permintaan perdana menteri. Setiap kali ada permintaan dari
perdana menteri untuk membubarkan parlemen, Raja atau Ratu
akan mengabulkanya (melaksanakannya). 54
3. Traktat (Perjanjian) Internasional
Traktat atau perjanjian adalah salah satu sumber hukum formil.
Dalam kamus Hukum Internasional tidak dibedakan antara traktat dan
55
perjanjian, bahkan traktat dan perjanjian sama artinya. Banyak istilah-
istilah yang dipergunakan perjanjian Internasional seperti charter,
covenant, pact, statute, convention, act, protovol dan lain sebagainya. 56
Istilah Traktat dan perjanjian tidak dibedakan dalam UUD 1945,
dalam Pasal 11 UUD 1945 disebutkan istilah perjanjian dengan negara
lain dan perjanjian Internasional, bunyi Pasal 11 UUD 1945, yaitu:
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain.
53 Ibid., hlm, 32.
54 Ibid., hlm, 33.
55 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op Cit. Hlm. 57.
56 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, edisi
keempat (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 104.