Page 51 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 51

40    Dian Aries Mujiburohman


            hukum  mempuyai kebebasan   untuk  menunjuk  dan  mengangkat
            perdana menteri yang di kehendakinya, tetapi konvensi membatasi
            pilihan lain, raja atau ratu akan menunjuk dan mengangkat perdana
            menteri yang akan  mendapat  dukungan   mayoritas  di parlemen
            dan biasanya adalah ketua partai yang mengusai kursi terbanyak di
            parlemen. 53

                Contoh  lain  tentang pembubaran  parlemen, di Inggris, Raja
            atau  Ratu  berwenang membubarkan   perlemen  atas  permintaan
            perdana  menteri. Raja  atau  Ratu  secara  hukum  dapat  menolak
            permintaan itu. Tetapi konvensi menentukan, Raja atau Ratu terikat
            pada permintaan perdana menteri. Setiap kali ada permintaan dari

            perdana  menteri untuk  membubarkan  parlemen, Raja  atau  Ratu
            akan mengabulkanya (melaksanakannya). 54

            3.  Traktat (Perjanjian) Internasional

                Traktat  atau  perjanjian  adalah  salah  satu  sumber  hukum  formil.
            Dalam kamus Hukum Internasional tidak dibedakan antara traktat dan
                                                           55
            perjanjian, bahkan traktat dan perjanjian sama artinya.  Banyak istilah-
            istilah  yang dipergunakan  perjanjian  Internasional seperti charter,
            covenant, pact, statute, convention, act, protovol dan lain sebagainya. 56
                Istilah Traktat dan perjanjian tidak dibedakan dalam UUD 1945,

            dalam Pasal 11 UUD 1945 disebutkan istilah perjanjian  dengan negara
            lain dan perjanjian Internasional,  bunyi Pasal 11 UUD 1945, yaitu:
            (1) Presiden  dengan  persetujuan  Dewan   Perwakilan  Rakyat
                menyatakan  perang, membuat    perdamaian  dan  perjanjian

                dengan negara lain.


            53  Ibid., hlm, 32.
            54  Ibid., hlm, 33.
            55  Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op Cit.  Hlm. 57.
            56  Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,  edisi
                keempat (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 104.
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56