Page 31 - Pengantar Hukum Tata Negara

20 Dian Aries Mujiburohman

tugas, wewenang, dan cara badan-badan itu menjalankan tugasnya,
sedangkan bagian lain yang lebih terperinci itu dimasukkan dalam
bidang hukum administrasi negara.
Van der Pot juga tidak membedakan secara tajam antara hukum

tata negara dan hukum administrasi negara karena perbedaan
secara prinsipil tidak menimbulkan akibat hukum. Jika pun hendak
diadakan pembedaan yang tegas di antara keduanya, maka hal
itu hanya penting untuk ilmu pengetahuan, sehingga ahli hukum
dapat memperoleh gambaran mengenai keseluruhan sistem hukum
yang bermanfaat. Begitu pula Vegting ketika menyampaikan pidato
jabatannya dengan judul “Plaats en aard van het Administratiefsrecht”,

menjelaskan bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi
negara mempunyai lapangan penyelidikan yang sama. Perbedaan
keduanya hanya terletak pada cara pendekatan yang dipergunakan
oleh masing-masing ilmu pengetahuan itu. Hukum tata negara
berusaha mengetahui seluk beluk organisasi negara dan badan-
badan lainnya. Sedangkan, hukum administrasi negara menghendaki
bagaimana caranya negara serta organ-organ negara itu menjalankan
tugasnya. Artinya, bagi Vegting, hukum tata negara mempunyai
obyek penyelidikan yang berkenaan dengan hal-hal yang pokok

mengenai organisasi Negara, sedangkan objek penyelidikan hukum
administrasi negara adalah peraturan-peraturan yang bersifat teknis.
Menurut Philipus M. Hadjon, tidak ada pemisahan yang tegas
antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum

administrasi negara melengkapi hukum tata negara, disamping
sebagai intrumental juga menetapkan perlindungan hukum
terhadap keputusan-keputusan penguasa. 28

28 Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia:
Introduction to the Indonesian Administrative Law, (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2008), hlm. 48.