Page 27 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 27
16 Dian Aries Mujiburohman
3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum
Administrasi Negara
Hukum administrasi negara dalam arti luas merupakan
bagian dari hukum tata negara. Dikalangan ahli hukum terdapat
perbedaan pandangan tentang hubungan hukum tata negara dan
hukum administrasi negara perbedaan hukum tata negara dengan
hukum administrasi negara terletak pada pengertian “tata” dan
“administrasi”.
Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan pada garis
besarnya pendapat para ahli hukum dapat dibagi dalam dua golongan
yaitu yang membedakan dikalangan ahli hukum terdapat perbedaan
pandangan tentang hubungan hukum tata negara dan hukum
administrasi negara secara prinsipil, karena kedua ilmu pengetahuan
ini dapat dibagi secara tajam baik mengenai sistimatikanya maupun
isinya, seperti pendapatnya Van Vollenhoven, Logemann dan Stellinga.
Sedangkankan ahli hukum yang lain tidak terdapat perbedaan yang
bersifat asasi, melainkan hanya karena pertimbangan manfaat praktis,
seperti pendapatnya Kranenburg, Van der Pot, Vegting.
Van Vollenhoven di dalam tulisanya yang berjudul Thorbeke en
het Administratief mengatakan bahwa hukum tata negara adalah
hukum tentang negara dalam keadaan berhenti (diam, statis),
sedangkan hukum adminstrasi negara adalah hukum tentang
negara dalam keadaan bergerak (bekerja, dinamis). Namun dalam
tulisan yang lain yang berjudul Omtrek Van het Administratief Recht
megemukakan teori residu mengenai hubungan hukum tata negara
dengan hukum administrasi negara. Bahwa hukum administrasi
negara adalah sisa dari keseluruhan dari hukum nasional suatu
negara setelah dikurangi dengan hukum tata negara material,
hukum perdata material, dan hukum pidana material. 24
24 Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi
revisi, Cet ke-2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 69.
