Page 26 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 26

Pengantar Hukum Tata Negara  15


              politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. 22
                  Dalam    praktiknya,   seorang   politikus  tidak   selalu
              mempergunakan   saluran-saluran  hukum  untuk  mencapai tujuan,
              sehingga  bidang politik  lebih  luas  dari pada  bidang hukum. Ilmu

              politik lebih mengutamakan dinamika yang terjadi dalam masyarakat
              dibandingkan  norma-norma   yang diatur  dalam  undang-undang
              dasar, hal tersebut  yang merupakan  perbedaan  yang mendasar
              antara hukum tata negara dengan ilmu politik. 23

                  Hukum   tata  negara  mempelajari peraturan-peraturan  hukum
              yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik
              mempelajari kekuasaan   dilihat  dari aspek  perilaku  kekuasaan
              tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses
              politik  atau  keputusan  politik  karena  setiap  undang-undang pada
              hakekatnya  disusun  dan  dibentuk  oleh  lembaga-lembaga  politik,
              sedangkan  hukum   tata  negara  melihat  undang-undang adalah
              produk  hukum  yang dibentuk  oleh  alat-alat  perlengkapan  negara
              yang diberi wewenang melalui prosedur  dan  tata  cara  yang sudah

              ditetapkan oleh hukum tata negara.
                  Hubungan   kedekatan  antara  ilmu  hukum  dan  ilmu  politik
              melahirkan bidang kajian baru yaitu politik hukum. Politik hukum
              membahas bagaimana sebuah undang-undang disusun dan disahkan

              melalui proses politik, sehingga sebuah undang-undang tidak hanya
              merupakan   produk  hukum  tetapi juga  produk  politik. Produk
              hukum karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuk
              undang-undang, dan  produk  politik  karena  merupakan  hasil dari
              kesepakatan  politik  dari para  anggota  parlemen  yang berasal dari
              beberapa partai politik.



              22  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, ed. revisi, cet. 3, (Jakarta:
                  PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 18.
              23  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. 2, (Jakarta:
                  PT Raja Graindo Persada, 2010), hlm. 12.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31