Page 21 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 21
10 Dian Aries Mujiburohman
dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam
garis vertikal dan herizontal, serta kedudukan warga negara dan hak
asasi manusia”. 14
5. Kusumadi Pudjosewojo
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk
negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan
atau republik), yang menunjukan masyarakat hukum yang atasan
maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie),
yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari
masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-
alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan
(terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan
imbang dari dan antara alat perlengkapan itu. 15
6. Mohammad Mahfud MD
Moh Mahfud MD membagi ke dalam dua istilah hukum tata
negara yaitu “hukum” dan “negara”. Hukum diartikan sebagai
peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam
masyarakat yang mempuyai sangsi yang bisa di paksakan, sedangkan
negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau
beberapa kelompok masyarakat yang mempuyai cita-cita untuk
bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempuyai pemerintah
yang berdaulat. Sedangkan pengertian hukum tata negara adalah
peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan
negaranya. 16
14 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, Cet. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983. 29.
15 Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia,
c ke (J Sinar gr 200 86.
16 Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, edisi
revisi, Cet ke-2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 63-64.
