Page 20 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 20
Pengantar Hukum Tata Negara 9
2. Cornelis Van Vollenhoven
Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum tata negara
adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan
badan-badan sebagai alat (orgaan) suatu negara dengan memberikan
wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-
bagi pekerjaan Pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang
tinggi maupun yang rendah kedudukannya. 10
3. J.H.A. Logemann
J.H.A Logemann memberikan pengertian hukum tata negara
adalah hukum yang mengatur organisasi negara. negara adalah
organisasi jabatan-jabatan, 11 termasuk pengertian inti hukum tata
negara adalah jabatan. 12 Jabatan muncul sebagai pribadi, jabatan
adalah pribadi yang khas bagi hukum tata negara. Logeman
mendeinisikan jabatan sebuah lingkungan kerja y
awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh
pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili
oleh mereka secara pribadi, dalam sifat perbuatan-perbuatan, oleh
karena itu hal ini harus dinyatakan dengan jelas. 13
4. Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya “Pengantar
Hukum Tata Negara Indonesia”, hukum tata negara dapat dirumuskan
sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi
10 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, cet. 2,
(Bandung: PT Eresco, 1981), hlm. 2.
11 J.H.A Logeman, Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht,
terjemahan oleh Makkatutu dan J.C. Pangkerego, tentang Teori Suatu
Hukum Tata Negara Positif, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa
tahun), hlm. 129.
12 Ibid, hlm. 106.
13 Ibid.
