Page 15 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 15

4     Dian Aries Mujiburohman


            Adat. Serta  kajian  agraria/pertanahan  dikaji dari sudut  pandang
            ilmu hukum, misalnya, matakuliah Pendaftaran Tanah, Pengadaan
            Tanah, Konsolidasi Tanah, Penatagunaan Tanah, Hak Jaminan Atas
            Tanah, Rumah Susun, Penanganan Masalah, Konlik dan Sengketa
            Pertanahan dan lain-lain.

                Buku hukum tata negara ini membahas tentang (i) Pendahuluan,
            (ii) Studi Hukum  Tata  Negara, (iii) Sumber-Sumber  Hukum  Tata
            Negara, (iv) Negara dan Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata
            Negara (v) Lembaga-Lembaga Negara, (vi) Lembaga Kepresidenan,
            (vii) Hak  Asasi Manusia. (viii) Demokrasi, Pemilihan  Umum  dan
            Partai Politik



            C.  Pendekatan Pembahasan

                Di pustaka hukum tata negara Indonesia negara sudah banyak
            buku-buku  teks  pengantar  hukum  tata  negara  yang dipakai oleh
            mahasiswa  dan  dosen, misalnya  bukunya  Muhammad Kusnardi
            dan  Harmaily  Ibrahim  yang berjudul “Pengantar  Hukum  Tata
            Negara  Indonesia” sebuah  karya  yang fenomenal sudah  beberapa
            kali dicetak  ulang bahkan  sebagai buku  pegangan  mahasiswa  dan

            dosen  dalam  belajar  diperkuliahan, dengan  adanya  perubahan
            UUD 1945 tentunya isi buku tersebut dalam banyak hal mengalami
            ketertinggalan, bukan berarti tidak dapat digunakan, buku tersebut
            bisa sebagai bahan persandingan.
                Buku  teks  terbaru  juga  ditulis  oleh  Jimly  Asshidiqqie  yang
            berjudul “Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negra” jilid I dan  Jilid II,
            dalam  penulisan  buku  Jimly  Asshidiqqie  juga  berpatokan  pada

            apa yang ditulis oleh Muhammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.
            Sebagai buku rujukan oleh mahasiswa, dosen dan masyarakat umum.
            Telah banyak buku pengantar hukum tata negara yang sudah ditulis
            oleh para dosen dan para pakar dibidang hukum hukum tata negara,
            tentu  saja  objek  dan  kosentrasi pembahasannya  berbeda-beda, hal
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20