Page 28 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 17

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka
perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi
negara dilandasi perbedaan diantara negara dalam keadaan tidak
bergerak (de staat in rust) dengan negara dalam keadaan bergerak
(de staat in beweging). Hukum tata negara berhubungan dengan
negara tidak bergerak dan mengungkap ihwal “status” dan “role”
dalam negara sedangkan hukum administrasi negara berhubungan

dengan negara negara dalam keadaan bergerak karena berintikan
“role-playing” atau sikap tindak negara. 25
Logeman menjelaskan hukum tata negara tidak lain dari pada
keseluruhan norma yang khusus, yang berlaku tingkah laku orang-

orang yang dibedakan daripada orang lain hanya karena mereka
adalah pemangku jabatan suatu jabatan negara. Oleh karena mereka
memangku suatu jabatan demikian dan selama mereka memangkunya,
karena hukum khusus yang mengikat bagi mereka dalam kedudukan
mereka tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka melainkan
kepada jabatan itu. Mereka itu tunduk kepada hukum khusus itu untuk
perbuatan nama sendiri, pemangku suatu jabatan negara berbuat atas
nama jabatannya, dengan demikian jabatan adalah pribadi (person). 26

Hukum tata negara sebagai hukum yang berhubungan dengan
negara, yaitu organisasi otoritas yang ternyata mempuyai fungsi,
yaitu jabatan dan jabatan ternyata pribadi (person) suatu pengertaian
pribadi yang khas dalam hukum tata negara. Jabatan tinggal tetap,
pemangku jabatan silih berganti, wewenang dan kewajiban melekat

pada jabatan, pemangku jabatan mewakili jabatan. 27

25 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Sensdi-Sendi Ilmu
Hukum dan Tata Hukum, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1993), hlm. 56.
26 J.H.A Logeman, Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht,
terjemahan oleh Makkatutu dan J.C. Pangkerego, tentang Teori Suatu
Hukum Tata Negara Positif, (Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, tanpa
tahun), hlm. 117.
27 Ibid, hlm. 106.