Page 29 - Pengantar Hukum Tata Negara
P. 29
18 Dian Aries Mujiburohman
Logemann membedakan secara tegas antara hukum tata
negara dan hukum administrasi negara, yang bertitik tolak pada
sistematika hukum yang meliputi tiga hal, yaitu: (a) ajaran tentang
status (persoonsleer), (b) ajaran tentang lingkungan (gebiedsleer),
(c) ajaran tentang hubungan hukum (leer de rechtbetrekking).
Perbedaan hukum tata negara dan administrasi negara menurut
Logemann hukum tata negara mempelajari tentang kompetensi
atau wewenang, sedangkan hukum administrasi negara yang
mempelajari tentang hubungan hukum istimewa. yang mencakup
tujuh hal mengenai jabatan yaitu:
a) jabatan-jabatan yang ada dalam susunan suatu negara.
b) siapa yang mengadakan jabatan-jabatan.
c) bagaimana cara mengisi orang untuk jabatan-jabatan itu.
d) fungsi dari jabatan.
e) apa kekuasaan hukum jabatan-jabatan.
f) bagaimana hubungan masing-masing jabatan.
g) sampai batas-batas mana kekuasaan jabatan-jabatan.
Hukum administrasi negara mempelajari jenisnya, bentuk serta
akibat hukum yang dilakukan oleh para pejabat dalam melakukan
tugasnya. Selain van Vollenhoven dan Logemann, sarjana ketiga
adalah Stellinga, yang membedakan hukum tata negara dan hukum
administrasi negara secara tegas. Dalam pidatonya yang berjudul
“Systematische Staatsrecht-studie”, dikemukakan bahwa tidak hanya
di dalam hukum tata negara saja diadakan sistematika, tapi juga
dalam hukum administrasi negara.
Dalam bukunya yang lain yaitu yang berjudul “Grondtrekken
van het Nederlandsch Administratierecht”, Stellinga mengemukakan
bahwa kebanyakan penyelidikan tentang tentang hukum
administrasi negara tidak meliputi keseluruhannya, melainkan hanya
membicarakan beberapa bagian tertentu saja. Bagian-bagian ini
